RSS

Arsip Harian: 7 Desember 2012

Gambar

SEJUK DINGIN DAN TENANG

SEJUK DINGIN DAN TENANG

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

Isi pidato pengunduran diri Andi Mallarangeng

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng memutuskan mengundurkan diri jabatannya setelah KPK menjadikannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Andi juga mengundurkan diri dari semua jabatan di DPP Partai Demokrat (PD). 

Andi menyampaikan pengunduruan dirinya di kantor Kemenpora, Jl. Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Andi yang mengenakan baju batik warna cokelat lengan panjang didampingi sejumlah pejabat Kemenpora. Saat membacakan pidato, Andi Mallarangeng sempat berkaca-kaca, namun tetap tegar. 

Berikut pidato lengkap pengunduran diri Andi Mallarangeng: 

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga
Saudara-saudara,
Sehubungan dengan pengumuman penetapan KPK tentang pencekalan saya kemarin tanggal 6 Desember 2012, – jadi kalau saya katakan pengumuman, karena sampai sekarang saya belum menerima suratnya. Karena itu juga statusnya apa, yang saya dapatkan dari media massa adalah pengumuman tentang penetapan KPK tentang pecekalan diri saya kemarin. Bagi saya, pencekalan itu sediri sudah cukup untuk membuat keputusan. 

Maka tadi pagi saya telah menghadap Bapak Presiden RI dan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Menpora yang mulai berlaku hari ini. Tadi saya bertemu dengan Bapak Presiden SBY, bersama Bapak Wakil Presiden, dan juga didampingi Bapak Menko Kesra dan Menseskab di Kantor Presiden. Saya menjelaskan kepada beliau mengenai situasi yang terkait dengan saya dan beliau memahami penjelasan saya serta menerima pengunduran diri tersebut.

Bagi saya, jabatan adalah amanah dan pengabdian. Saya ingin membantu Presiden SBY untuk menjalankan pemerintahan dan memajukan Indonesia. Tapi dengan diumumkannya pencekalan saya oleh KPK, saya tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas-tugas saya sebagai menteri dengan efektif. Saya juga tidak ingin menjadi beban bagi Bapak Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Roda pemerintahan harus tetap jalan dengan baik. Persoalan hukum yang terkait dengan saya adalah tanggung jawab saya pribadi yang akan saya hadapi dengan sebaik-baiknya. 

Saya menghormati keputusan KPK dan serta akan mengikuti apa pun proses hukum yang diperlukan nantinya. Sejak awal, saya selalu menekankan bahwa saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap bekerja sama penuh dalam proses hukum untuk menentukan kasus Hambalang ini. Saya harap kasus ini segera dituntaskan, agar duduk perkaranya menjadi jelas. Siapa pun yang bersalah, harus bertanggung jawab secara hukum. Namun, mereka yang tidak bersaah, harus pula dinyatakan tidak bersalah. 

Saya yakin bahwa dugaan terhadap saya yang banyak dilontarkan di media massa adalah tidak benar. Selama jadi menteri, serta sepanjang karir profesional saya, saya selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. Sejak mahasiswa, saya ikut menyuarakan perlunya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Sampai hari ini, idealisme tersebut masih terus saya pegang teguh. 

Mulai besok, saya akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri mengikuti proses hukum, kalau perlu sampai ke pengadilan. Saya masih percaya bahwa pengadilan di negeri kita adalah tempat mencari keadilan dan kebenaran. Menyangkut diri saya, insya Allah, pada waktunya nanti kebenaran dan keadilan akan terungkap dengan seterang-terangnya. 

Pada kesempatan ini, dari hati yang tulus, saya berterima kasih kepada bapak Presiden dan Wakil Presiden atas kepercayaan dan bimbingannya yang diberikan kepada saya selama ini. Saya juga berterima kasih atas kerja sama erat seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, mitra kerja Kemenpora, para atlet, pelatih insan olahraga serta para pemuda, dan pramuka di seluruh tanah air. Juga saya berterima kasih bagi kerja sama teman-teman media semua , yang selama ini meliput di Kemenpora, maupun yang berada di luar Kemenpora. 

Secara khusus kepada seluruh staf karyawan, jajaran kepemimpinan Kemenpora yang telah membantu tugas-tugas saya selama ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Teruskan perjuangan Kemenpora dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menjadi manusia yang utuh berkarakter, produktif dan siap bersaing dengan pemuda bangsa lain. Teruskan tekad kita agar dunia olahraga Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. Kepada para sahabat yang telah membantu, saya juga menyampaikan terima kasih dari hati yang tulus.

Akhirnya saya memohon maaf, memohon maaf kepada semua pihak, jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja = maupun tidak. Di atas segala-galanya, saya berharap bahwa dari kasus Hambalang ini, apa pun nanti kesimpulan akhirnya, kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga untuk membangun tata pemerintahan dan negeri yang lebih baik lagi di masa depan.

Juga sebelum saya mengakhiri press conference ini, saya juga menyampaikan, dalam kapasitas saya sebagai pengurus Partai Demokrat, saya juga tadi pada kesempatan yang sama, saya menyampaikan kepada Pak SBY sebagai ketua dewan pembina dan ketua majelis tinggi Partai Demokrat, bahwa saya juga mengajukan permohonan diri untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai sekretaris dan anggota Dewa Pembina serta sekretaris dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan alhamdulillah, Beliau menerima dengan baik. 

Demikianlah, saudara-saudara terima kasih atas perhatian Anda

Wassalamualaikum Wr Wb

 

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/07/111954/2112060/10/ini-dia-pidato-lengkap-pengunduran-diri-menpora-andi-mallarangeng?9911012

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

BIOGRAFI ANDI MALLARANENG

Nama Lengkap: Andi Alifian Mallarangeng 
Nama Populer: Andi Mallarangeng
Tanggal Lahir: 14 Maret  1963
Tempat Lahir: Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Agama: Islam

Pekerjaan: Menpora (2009-2014)
Ayah: Andi Mallarangeng Sr. (1936-1972)
Ibu: Andi Asni Patoppoi
Istri: Vitri Cahyaningsih

Anak     
  • Gemilang Mallarangeng
  • Gemintang Kejora Mallarangeng
  • Mentari Bunga Rantiga Mallarangeng
Almamater : Universitas Gajah Mada, Northern Illinois University
 

Andi Mallarangeng lahir pada tanggal 14 Maret  1963 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan  seorang pengamat politik Indonesia  yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Andi Mallarangeng  pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004-2009.
 
Pak Andi menyelasaikan Study S1  di Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1986,  meraih gelarDoctor of Philisophy di bidang ilmu politik dari Northern Illinois University (NIU) Dekalb, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1997. Di Universitas itu pula, Beliau meraih gelar Master of Science di bidang sosiologi.
 
 
Ketika saat menjadi mahasiswa Fisipol UGM, Beliau mengikuti jejak ayahnya, Dia bercita-cita menjadi dosen. Cita-cita ini akhirnya tercapai dengan menjadi dosen di Universitas Hasanuddin (1988-1999) dan di Institut Ilmu Pemerintahan (1999-2002). Tetapi ketika pemerintahan Orde Baru Jatuh dan munculnya tuntutan reformasi, mengharuskan penataan ulang sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi. Sebagai Doktor Ilmu Politik baru dengan disertai tentang Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior, Pak Andi Malarangeng diminta menjadi anggota Tim Tujuh (1998-1999) yang dipimpin oleh Prof. DR. Ryaas Rasyid, untuk merumuskan paket Undang-undang Politik yang baru sebagai landasan bagi pemilu demokratis pertama di era reformasi.
 
Keikutsertaannya Beliau dalam gerakan reformasi menjadikannya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), wakil pemerintah, yang menyelenggarakan pemilu demokratis pertama pada tahun 1999. Dengan dibentuknya Kementerian Otonomi Daerah dalam pemerintah era reformasi, Andi mengundurkan diri dari KPU dan bergabung sebagai staf ahli Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000). Namun Kementerian itu dibubarkan. Ia kemudian bekerja mengembangkan ide tata pemerintahan yang baik sebagai Chair of Policy Committee pada Partnership for Govermance Reform in Indonesia (2000-2002). Beliau pernah mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan bersama Prof. DR. Ryaas Rasyid pada tahun 2002, namun keluar dua tahun kemudian. Sejak bulan Oktober 2004, Andi Mallarangeng berhenti menjadi dosen,  Beliau ditunjuk sebagai Juru Bicara Kepresidenan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak itu, mantan aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam dan Senat Mahasiswa ini pun berhenti sementara menjadi pengamat dan komentator politik. Bagi Beliau tugas sebagai Juru Bicara Kepresidenan merupakan suatu kehormatan yang menuntut seluruh waktu dan perhatiannya.
 
 
Di saat kampanye Pemilihan Presiden 2009 yang lalu, komentar Andi Mallarangeng yang intinya ditujukan kepada Calon Presiden asal Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla mengenai orang Sulawesi Selatan masih belum siap jadi Presiden dinilai telah mengurangi jumlah suara yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono di Propinsi Sulawesi Selatan secara signifikan.
 
Saat ini Beliau terpilih sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia ke-10, menggantikan Bapak Adhyaksa Dault.
 
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

Gambar

NAK INGAT PESAN IBU YA…….

NAK INGAT PESAN IBU YA.......

WALAUPUN CITA-CITA KITA TINGGI SETINGGI BINTANG DI LANGIT, KAKI KITA TETAP MENAPAK DI TANAH…..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

Gambar

ANDI MALLARANGGENG

ANDI MALLARANGGENG

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

Ini kasus hambalang yang menjerat Andi Mallaranggeng

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mencegah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Status Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga sudah menjadi tersangka korupsi proyek Hambalang. 

Pencegahan dilakukan KPK sejak 3 Desember 2012. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan sejak tanggal 3 Desember.

Berdasarkan dokumen yang sempat diintip Liputan6.com, status Andi sebagai tersangka diketahui dalam surat permohonan cegah KPK bernomor 4569/01-23/12/2012 Tanggal 3 Desember 2012. Surat ini diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Demikian petikan surat permohonan pencegahan yang di dalamnya tercantum Andi sebagai tersangka:

…bahwa saat ini sedang melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terkait pembangunan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga atau pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang Tipikor guna kepentingan penyidikan dimohon bantuannya untuk mencegah atau melarang berpergian ke luar negeri terhadap tiga orang dengan identitas sbb:

1. Andi mallaarangeng
2. Andi zulkarnain mallarangeng
3. Muhammad Arief Taufiqurahman

Andi Mallarangeng menegaskan bahwa dia menghormati setiap keputusan KPK. “Saya menghormati keputusan KPK. Untuk bekerjasama dengan KPK untuk menuntaskan masalah ini, kasus Hambalang,” kata Andi di kantornya, Kamis (6/12/2012).

Andi menambahkan, dia dan pihak Kemenpora siap dimintai keterangan di KPK. “Saya masih menunggu surat dari KPK secara resmi. Saya siap bekerja sama penuh dengan KPK,” kata dia.

Nama Andi Mallarangeng ini disebut-sebut dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam audit itu, Andi disebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora melaksanakan proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan satu tersangka. Dia adalah Deddy Kusdinar. Deddy merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Dalam audit BPK disebutkan bahwa proyek Hambalang ini diindikasikan merugikan negara Rp 243,66 miliar. 

Tak hanya di audit BPK, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) juga menyebutkan keterlibatan mantan Juru Bicara Kepresidenan itu. BAKN menyimpulkan bahwa titik tolak proyek proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dimulai kembali. Waktunya dimulai setelah mantan Sesmenpora, WM dan Tim Asistensi mempresentasikan rencana pembangunan proyek Hambalang di Cilangkap yaitu di rumah kediaman Andi Mallarangeng, berdasarkan permintaan Andi Mallarangeng.

Atas petunjuk Andi Mallarangeng, Pusat Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPPON) Hambalang selanjutnya dikembangkan menjadi P3SON dengan disusun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang baru pada 2010. Dalam KAK yang baru, masukan AAM adalah penambahan asrama atlet senior, amphitheatre, sport extreme, dan lain-lain.

Dalam persoalan ini BAKN juga menemukan beberapa penyimpangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama Bupati Bogor RY, Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor SS, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Bu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor YH, AAAPPK kegiatan studi Amdal.

Mereka secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam penerbitan izin lokasi, site plan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meskipun Kemenpora selaku pemohon belum melakukan studi Amdal atas rencana pembangunan tersebut.

Hal ini terbukti dari DN (Direktur PT CKS) sebagai pemegang kontrak Amdal tak pernah melakukan studi Amdal. Padahal telah menerima pembayaran hak terdahulu diduga palsu.

Kedua Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga, WM, mantan Sekretaris Kemenpora, dan DK selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pembuat Komitmen. Mereka secara bersama-sama melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan.

GH, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, dan DP, Pengelola teknis Kementerian PU secara bersama-sama melakukan pelanggaran dalam memenuhi persyaratan untuk diajukan menjadi tahun jamak.

Ketiga ADWM, Menteri Keuangan, AR, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, DPH Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan, S Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, RH Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan AM Staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Mereka bersama-sama melakukan pelanggaran menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak.

Keempat adalah AAM Menteri Pemuda dan Olahraga, WM Ses Kemenpora, WiM Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora, J Anggota Panitia Pengadaan Kemenpora, BaS Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora, RW Staf Biro Perencanaan Kemenpora, MA Komisaris PT MSG, AW Marketing Manager PT MSG, HaH staf PT YK, AS Direktur PT CCM, Mul Manajer Pemasaran PT CCM, AG staf PT CCM, RH staf PT CCM, RMS staf PT CCM, YS staf PT CCM, MG staf PT CCM, TS staf PT AK, AT, KS selaku staf PT AK. Mereka secara bersama-sama melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek P3SON.

Kelima yaitu RI, Kabag Keuangan Kemenpora, TBMN selaku Kepala DK-I PT AK, MS selaku Dirut PT DC, secara bersama-sama melakukan pelanggaran dalam pencairan uang muka proyek P3SON.

Akibat penyimpangan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan tersebut di atas maka terjadi indikasi kerugian negara setidaknya sebesar Rp 243.663.748.370,00 yang merupakan pelanggaran Pasal 34 ayat (1) n ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Atas kesimpulan itu, BAKN DPR merekomendasikan melalui Pimpinan DPR RI sebagai berikut:

1. Meminta KPK menuntaskan penanganan kasus Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 243,66 miliar. Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran aliran dana tersebut.

2. Selain menyesalkan problem independensi, kebocoran laporan BPK, BAKN meminta BPK segera mengadakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dijanjikan pada 31 Oktober 2012 untuk mengungkapkan kerugian negara lebih jauh.

3. Meminta pimpinan Komisi X dan Pokja Anggaran bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek P3SON Hambalang Bogor, yang awalnya pada 2010 sebesar Rp 275 miliar menjadi Rp 1,175 triliun pada 2012.

4. Meminta DPR mempergunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON. (Ary)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/464868/ini-kasus-hambalang-yang-menjerat-menpora-andi

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag:

Gambar

ANDI MALLARANGGENG

ANDI MALLARANGGENG

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 7 Desember 2012 in Uncategorized

 

Tag: